[INFO] Sistem Pendidikan di Afrika Selatan Dianggap sebagai Salah Satu Terburuk di Dunia


Setelah setengah jam menggoreskan pensil, murid-murid di kelas yang diajar Lizeka Rantsan berbaris ke mejanya menyerahkan tes matematika. Guru perempuan di sekolah dasar Oranjekloof di Cape Town itu menerima apresiasi dari anak-anak berusia 11-12 tahun dalam jawaban di kertasnya.

Rantsan mendesah, tidak terkesan. Menarik satu lembar yang salah dari tumpukan ia bertanya: "Bagaimana kita bisa membantu anak-anak ini?"

Itulah pertanyaan yang gagal dijawab Afrika Selatan (Afsel). Dalam tabel kumpulan tentang sistem pendidikan yang disusun pada 2015 oleh perhimpunan OECD dari sejumlah negara, Afsel menempati urutan ke-75 dari 76.

Pada November, Tren dalam Matematika Internasional dan Ilmu Sains (TIMSS) yang terbaru, tes empat tahunan bagi 580.000 murid di 57 negara, Afsel berada di bagian bawah atau mendekati urutan buncit dalam berbagai peringkat, meskipun skornya telah membaik sejak 2011.

Anak-anaknya berada di belakang murid-murid di negara miskin Benua Hitam. Yang mengejutkan, 27 persen siswa yang sudah bersekolah selama enam tahun tidak bisa membaca, dibandingkan dengan 4 persen di Tanzania dan 19 persen di Zimbabwe.

Setelah lima tahun sekolah, sekitar setengah dari total murid tidak tahu bahwa 24 dibagi tiga adalah delapan. Hanya 37 persen anak-anak sekolah yang lulus ujian matrikulasi; hanya 4 persen naik kelas.

"Afsel memiliki sistem sekolah yang paling berbeda di dunia," kata Nic Spaull dari Universitas Stellenbosch.

Kesenjangan nilai tes antara 20 persen peringkat atas di sekolah dan sisanya lebih lebar dibandingkan hampir semua negara lain. Dari 200 murid kulit hitam yang bersekolah hanya satu yang bisa diharapkan cukup baik untuk belajar teknik. Sepuluh anak-anak kulit putih bisa diperkirakan mendapat hasil yang sama.

Banyak masalah berakar pada apartheid. Undang-undang Pendidikan "Bantu" 1953 diatur demi memastikan bahwa kulit putih menerima pendidikan yang lebih baik dari kulit hitam. Kaum kulit hitam, menurut Hendrik Verwoerd mantan perdana menteri yang dulu bertanggung jawab atas pendidikan, dididik hanya untuk menjadi "penebang kayu dan pengangkut air". Para murid kulit hitam menerima sekitar seperlima dari dana yang diterima rekan-rekan kulit putihnya. Mereka hampir tidak diajari matematika atau sains. Gereja paling independen membuka sekolah yang memberikan pendidikan yang baik di wilayah kaum kulit hitam kemudian ditutup.

Setelah Nelson Mandela menjadi presiden pada 1994, pemerintah memperluas akses untuk bersekolah. Ia juga mengubah sistem sekolah yang dipisahkan oleh ras dengan membagikan anggaran. Sekolah-sekolah di daerah miskin menerima lebih banyak dana negara. Tapi seluruh sekolah di daerah yang lebih kaya dapat dibebankan biaya tinggi.

Dalam teori, sekolah-sekolah itu harus menerima murid bahkan jika orang tua mereka tidak mampu membayar biaya. Dalam prakteknya, mereka dibentengi hak istimewa. Masih ada sekitar 500 sekolah yang dibangun dari lumpur, terutama di Eastern Cape. Western Cape memiliki beberapa kampus terbesar di belahan bumi selatan, dengan lapangan rumput kriket sehalus permadani. Namun uang bukanlah alasan atas keterpurukan ini. Beberapa negara menghabiskan lebih banyak dengan efek begitu sedikit.

Di Afsel, pengeluaran publik untuk pendidikan adalah 6,4 persen dari PDB; pangsa rata-rata di negara-negara Uni Eropa adalah 4,8 persen. Lebih penting daripada uang adalah kurangnya akuntabilitas dan kualitas buruk dari sebagian besar guru. Pusat untuk kedua kegagalan itu adalah Persatuan Guru Demokratik Afrika Selatan (SADTU), yang bersekutu dengan penguasa Kongres Nasional Afrika (ANC).

Peran SADTU tertera kosong dalam laporan yang diterbitkan Mei 2016 oleh tim yang dipimpin John Volmink, seorang akademisi. Telah ditemukan korupsi "luas" dan penyalahgunaan. Termasuk guru yang membayar pejabat serikat demi pekerjaan yang disukai, dan guru-guru perempuan memberitahu bahwa mereka akan diberi pekerjaan hanya dengan dimintai imbalan seks. Pemerintah hanya memberi sedikit tanggapan. Mungkin mengejutkan; seluruh enam pegawai negeri senior yang mengajar adalah anggota SADTU.

Wibawa serikat dalam pemerintahan mengingkari klaim bahwa para pejabat yang harus disalahkan atas pendidikan yang menyedihkan. Tahun lalu mereka berhasil melobi pembatalan tes standarisasi. Dipastikan bahwa para penilik harus memberitahu ke sekolah satu tahun sebelum datang (kurang dari 24 jam adalah norma di Inggris). Dan kendati induk sekolah terdiri berbagai lembaga pemerintah yang bermaksud membuat guru-guru harus melapor, mereka lebih sering dikendalikan oleh serikat, atau dalam beberapa kasus oleh komplotan. Tetapi kalau ada pengawasan yang lebih baik kebanyakan para guru akan berjuang untuk meningkatkan keahlian.

Dalam satu penelitian di tahun 2007, guru-guru matematika untuk murid berusia 11-12 tahun duduk melakukan tes yang sama di kelas mereka; diberi pertanyaan termasuk hitungan sederhana soal fraksi dan rasio. Hasilnya, sebuah skandal: 79 persen guru mencetak nilai di bawah tingkat yang diharapkan dari murid. Rata-rata anak berusia 14 tahun di Singapura dan Korea Selatan melakukannya jauh lebih baik. Itu tidak seperti ini. Sekolah Spark Bramley di Johannesburg adalah sekolah swasta murah, menghabiskan waktu sebagian besar siswanya lebih dari rata-rata sekolah negeri. Sebanyak 360 murid mulai belajar pada 07:30 pagi dan pulang pukul 03:00-04:00 sore; kebanyakan sekolah negeri tutup pada pukul 01:30 siang. Di pagi hari murid berkumpul untuk latihan kesadaran, pertanyaan matematika, berjanji untuk bekerja keras -- dan senam memompa darah ala "Firework"-nya Katy Perry.

"Kami memiliki kurikulum emosional sebaik ajaran akademik," kata Bailey Thomson, direktur Spark, seperti dilansir The Economist, Sabtu (7/1/2017).

Murid-murid menghadiri pelajaran matematika berdasarkan kurikulum Singapura; kelas keaksaraan menarik tentang bagaimana Inggris mengajarkan fonik. Yang krusial, para guru bukan anggota SADTU. Tapi mereka menerima 250 jam pengembangan profesional per tahun, sekitar sama banyaknya yang didapat guru sekolah negeri rata-rata dalam satu dekade. Hasil awal menunjukkan bahwa murid-murid yang berada pada peringkat rata-rata sudah setahun lebih maju dari rekan-rekan negeri mereka. Spark menjalankan delapan sekolah dan berencana membuka 20 cabang pada 2019. Operator lain, seperti Future Nation, yang salah satu pendirinya adalah Sizwe Nxasana, mantan bankir, juga berkembang pesat.

"Kami tidak pernah akan memiliki langkah yang lebih besar dari pemerintah, tetapi kita bisa mempengaruhinya," kata Stacey Brewer, pendiri Spark, berharap.

Skema lain yang menjanjikan berupa "sekolah kolaborasi" percontohan di Western Cape, berdasarkan akademi di Inggris dan sekolah khusus di Amerika. Kelima sekolah kolaborasi dibiayai negara tetapi dijalankan oleh operator independen. Dalam apa yang Helen Zille, perdana menteri dari negara bagian Western Cape, sebut "saat perkembangan", para wali murid Oranjekloof mengajukan petisi untuk tetap menjaga sekolah dalam program kolaborasi ketika serikat pekerja mencoba untuk menentangnya. Zille ingin mengembangkan "massa kritis" dari sekolah kolaborasi guna menyuntikkan persaingan ke dalam sistem publik.

Sekolah Spark dan sekolah kolaborasi menunjukkan bahwa pendidikan Afrika Selatan tidak perlu dikutuk. Tapi bersama-sama mereka bertanggung jawab untuk sebagian kecil dari lebih 25.000 sekolah di negara itu. Peningkatan meluas akan perlu melonggarkan cengkeraman SADTU. Dalam jajak pendapat lokal pada Agustus, partai yang berkuasa mendapati hasil terburuk sejak berakhirnya apartheid. Hal ini dapat memaksakan tinjauan soal konflik kepentingan. Semakin besar kemungkinan itu berlanjut, maka gagal pula pendidikan buat anak-anak.

"Keinginan untuk belajar telah terkikis," kata Angus Duffett, kepala Silikamva High, sekolah kolaborasi. "Itu adalah derita yang sangat menyakitkan," pungkasnya.

Comments